Materi Pembelajaran Pajak

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan sistem self assessment setiap Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan diri ke:

a.      Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

b.      Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)

c.       Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi NPWP :

-      Sarana dalam administrasi perpajakan;

-      Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak

dalam melaksanakan hak dan

kewajiban  perpajakannya;

-           Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak

dan pengawasan administrasi perpajakan;

Persyaratan Pendaftaran NPWP

WP mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui Kantor Pos ke KPP atau KP4 / KP2KP setempat dengan melampirkan:

1.       Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan:

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia.

Fotokopi paspor & surat keterangan

domisili dari pejabat setempat bagi orang asing.

2.       Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia

Fotokopi paspor dan surat keterangan

domisili dari pejabat setempat bagi orang asing.

3.     Untuk WP Badan:

a.      Fotokopi akte pendirian dan perubahan

terakhir / surat keterangan penunjukkan

dari kantor pusat bagi BUT;

b.      Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia /

fotokopi paspor bagi orang asing sebagai

penanggung jawab;

c.        Fotokopi NPWP pimpinan/ penanggung jawab badan.

4.      Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong

a.       Fotokopi KTP bendaharawan;

b.    Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5.     Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak

Pemotong/Pemungut:

-     Fotokopi perjanjian kerja sama/ akte pendirian

sebagai joint operation;

-     Fotokopi NPWP pimpinan/ penanggung jawab

joint operation;

-     Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia/

fotokopi paspor bagi orang asing sebagai

penanggung jawab joint operation.

6.    Wajib Pajak dengan status cabang, orang

pribadi pengusaha tertentu / wanita kawin

tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi

surat keterangan terdaftar.

7.     Apabila permohonan ditandatangani orang lain

harus dilengkapi dengan surat kuasa

khusus.( Semua untuk lebih lengkap lihat di

KPP/DJP terdekat)

Penerbitan NPWP Secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, bila berdasarkan data yg dimiliki DJP ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP.

Wajib Pajak Pindah

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1.   Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas; adalah surat

keterangan tempat tinggal baru/ tempat kegiatan

usaha /pekerjaan bebas yang

baru dari instansi yg berwenang (Lurah / Kepala Desa).

2.    Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha

Surat keterangan tempat tinggal baru dr Lurah /

Kepala Desa, atau surat

keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3.       Wajib Pajak Badan.

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan

usaha; adalah surat keterangan tempat

kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari

Lurah atau Kepala Desa.

Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

a.           WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte

kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;

b.           Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan

harta dan penghasilan, disyaratkan

adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

c.           Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan

sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi,

disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya

warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;

d.           WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi,

disyaratkan adanya akte pembubaran

yang dikukuhkan dengan surat keterangan

dari instansi yang berwenang;

e.         Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu

hal kehilangan statusnya sebagai BUT,

disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri

dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak

memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan

sebagai WP;

f.     WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi

syarat lagi sebagai WP.

g.    Bendaharawan proyek yang proyeknya sudah selesai.

h.   Bendaharawan yang instansinya mengalami

perubahan yang mengakibatkan nama unit

instansinya berubah.

Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan

Wajib Pajak dlm melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib

1.       melakukan sendiri penghitungan

2.        pembayaran

3.        pelaporan pajak terutang.

Misalnya SPT Tahunan 2009 yang dilaporkan pada 2010 wajib diambil sendiri oleh WP ybs, sedangkan batas waktu akhir pelaporan SPT Tahunan 2009 ini adalah sama seperti tahun lalu yaitu 31 Maret 2010 untuk Wajib Pajak OP, dan 30 April 2010 untuk Wajib Pajak Badan. Untuk formulirnya  terdiri

1.     Formulir untuk menghitung dan melaporkan PPh
        1. SPT PPh OP 1770 SS – untuk WP OP yang mempunyai penghasilan dari

satu pemberi kerja seperti  : karyawan, pegawai swasta, PNS, dll yg

penghasilannya dibawah Rp 60 juta

2. SPT PPh OP 1770 S – untuk WP OP yg mempunyai penghasilan

dari satu / lebih pemberikerja, yg penghasilannya di atas Rp 60 juta

3. SPT PPh OP 1770 – untuk WP OP yang melakukan usaha bebas

4. SPT PPh Badan 1771 untuk Wajib Pajak Badan

2. Formulir untuk menyetorkan yaitu Surat Setoran Pajak (SSP)

    dibuat dlm rangkap  5 (lima)  dgn peruntukan sbb :
lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
lembar ke-2 : untuk Kantor KPP melalui Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN);
lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke

Kantor Pelayanan Pajak;
lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
lembar ke-5 :  untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

sesuai dgn ketentuan  perpajakan  yg berlaku.

Dimana WP dapat mengadakan sendiri

formulir SSP dgn bentuk dan isi sesuai

format yg telah disetor menggunakan SSP.

Kantor Penerima Pembayaran : Kantor Pusat, Bank BUMN,

Bank Lain yang ditunjuk (BankPersepsi).

Secara Umum alat pembayaran Pajak adalah :

a.      SSP Standar (untuk membayar/menyetor pajak dengan bentu, ukuran, isi standar).

b.      SSP Khusus (bukti pembayaran yg dicetak oleh kantor penerima pembyrn dgn menggunakan mesin transaksi).

c.       SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor)

d.      SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan Dalam Negeri).
Kantor Penerima Pembayaran On-Line dgn system Monitoring Pelaporan

Pembayaran Pajak (MP3) dapat melayani pembayaran

/penyetoran pajak dgn menggunakan SSP Khusus.

Pembayaran Pajak secara On-Line (MP3) dapat langsung

termonitor Ditjen Pajak tanpa harus menunggu

pengiriman SSP lbr  ke-2.

Sistem inilah yg akan diterapkan seluruh pembayaran pajak

baik melalui Bank maupun Kantor Pos.

Setoran On-Line dapat dilakukan dengan cara :

a.      melalui teller,

b.      melalui fasilitas transaksi Bank seperti ATM,

Internet Banking dsb,

c.       Cash management Service (CMS).

Meskipun telah melakukan pembayaran pajak secara

on-line, WP tetap harusmelaporkan

SSP (bukti transaksi) ke KPP.

Penerimaan Setoran Pendapatan Negara dgn Sistem  

Internal Chek :
Dalam rangka Impor dan Penerimaan Cukai formulir yg

digunakan untuk penyetoran pendapatan Negara adalah :

a. SSP (Surat Setoran Pajak), untuk Setoran Pajak
b. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) utk

Setoran dalam rangka Imporberupa Bea Masuk,

denda, Bea Masuk lainnya, Cukai, Cukai lainnya, jasa

pekerjaan,bunga, dan PPh pasal-22, PPN dan PPn BM.
c. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai

dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri)

untuk setoran Barang Kena Cukai buatan

dalam negeri berupa

-          Cukai Hasil Tembakau, cukai etil alcohol,

cukai minuman mengandung etil alcohol, denda,

-          cukai lainnya , jasa pekerjaan, dan

PPN tembakau buatan dalam negeri

d.  SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), untuk setoran

penerimaan negara bukan pajak.

     Batas Waktu Pembayaran :

a.      Jatuh Tempo Pembayaran Ketetapan Pajak (STP, SKP, SK Pembetulan, SK Keberatan dll) harus dilunasi paling lambat 1 bln sejak tgl diterbitkan SKP. Misal:STP terbit 05 Mei, maka jatuh tempo 04 Juni.

b.      Jatuh tempo pembayaran PPh pasal-29, tgl 25 Maret setelah th pajak berakhir. Pasal 29 dapat ditunda/diangsur setelah DJP menyetujui permohonan WP. Kelonggaran diberikan paling lama 12 bln pada WP yang benar-benar mengalami kesulitan likuiditas.

Jatuh tempo pembayaran & penyetoran pajak :

  PEMBAYARAN
 
 
BATAS PEMBAYARAN
Selambat-lambatnya
 
 
Batas Pelaporan
Selambat-lambatnya
Pasal-21 Tgl 10 bln takwim berikutnya 20 hr stlh masa pajak berakhir
Pasal 23/26 Tgl 10 bln takwim berikutnya 20 hr stlh masa pajak berakhir
Pasal 25 WP OP/Badan Tgl 15 bln takwim berikutnya 20 hr stlh masa pajak berakhir
Pasal 22, PPN & PPn BM Impor Dilunasi bersamaan saat pembyrBea Masuk, jika Bea Masukditunda hrs dilunasi saat

penyelesaian dokumen Impor

Pasal 22, PPN & PPn BM Impor dipungut DJBC Disetor dalam jangka waktu sehari stlh pemungutan dilkkn 7 hr stlh bts waktu penyetoran pajak berakhir
Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina Dilunasi sblm Delivery Order ditebus 20 hr stlh masa pajak berakhir
Pasal 22, Bendaharawan Disetor pd hr yg sama dengan pelaksanaan pembyrn. 14 hr stlh masa pajak berakhir
Pasal 22 Badan2 ttt Tgl 10 bln takwim berikutnya 20 hr stlh masa pajak berakhir
PPN/PPn BM oleh Bendaharawan APBN/D Tgl 7 bln takwim berikutnya 14 hr stlh masa pajak berakhir
PPN & PPn BM Tgl 15 bln takwim berikutnya 20 hr stlh masa pajak berakhir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s