Materi Pembelajaran Pajak 2

Mekanisme Pembayaran Pajak

 a)  Membayar sendiri pajak yang terutang :

1) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)

Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.Hal ini  dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yg terutangdalam 1 tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yg akan terutang pada akhir tahun dgnmembayar sendiri angsuran pajak / bulan.

2) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun

Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu pelunasan Pajak Penghasilan yg dilakukan sendiri oleh WajibPajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlahtotal pajak yg dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kreditpajak

b) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh

Pasal 15, PPh   Pasal 21,22, dan 23, serta PPh Pasal 26).

Pihak lain disini berupa :
1) Pemberi penghasilan;
2) Pemberi kerja; atau
3) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

d) Pembayaran Pajak-pajak lainnya.
1) Pembayaran PBB , berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Utk daerah Jakarta,pembayaran PBB sudah dpt dilakukan dgn menggunakan ATM di Bank-bank tertentu.

2) Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
3) Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yg dapat dilakukan  dengan caramenggunakan benda meterai berupa meterai

tempel / kertas  bermeterai/ dengan cara lain  seperti menggunakan mesin teraan.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan Pajak.Adapun bentuk pelaporan pajak adalah berbentuk

Surat Pemberitahuan (SPT).Terdapat dua macam SPT yaitu:

a.   SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa

Pajak.

b.   SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

Tahun Pajak / Bagian Tahun Pajak.

Fungsi SPT

a.  Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan &mempertanggung  jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnyaterutang dan untuk melaporkan tentang :

–   pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan  sendiri / melaluipemotongan / pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak / Bagian Tahun Pajak;

–  penghasilan yang merupakan objek pajak & bukan objek pajak;

–  harta dan kewajiban;

–  pemotongan/ pemungutan pajak orang / badan lain dalam1 (satu) Masa Pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan & mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yg sebenarnya terutang &untuk melaporkan tentang :

–  pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

–  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan / melaluipihak lain dlm satu masa pajak, yg ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c.   Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan & mempertanggungjawabkan pajak yg dipotong / dipungut & disetorkan.

Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa & SPT

tahunan adalah sebagai berikut :

Wardoyo tgl 11-24 Juni 2009 pergi ke Hongkong. Wardoyo lupa belum membayar angsuran PPh pasal-25 sebesar Rp. 500.000,- untuk masa Mei 2004. angsuran tsb baru dibayar 21 Juli 2009. Berapa sanksi yang harus dibayar Wardoyo ?

Sanksi Bunga 2% x 1 bln x Rp. 500.000,- = Rp. 10.000,-
Denda terlambat lapor = Rp. 50.000,-
Jml sanksi yg haris dibayar = Rp. 60.000,-
WP membayar sanksi perpajakan tersebut menunggu STP diterbitkan.
Biasanya untuk WP 100 besar STP dikeluarkan setiap bln sekali. Sedangkan
WP lainnya setiap 3 bln sekali.

KASUS 2 :
PT. MUSAFA terdaftar di KPP Jakarta Mampang Prapatan, tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21, dan PPh Badan tahun pajak 2009. Berapakah sanksi administrasi berupa denda yang akan dikenakan oleh KPP Jakarta Mampang Prapatan ?

Jika SPT tidak disampaikan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi adm berupa:
Denda SPT Tahunan PPh Pasal-21 Rp.     100.000,-
Denda SPT Tahunan PPh Badan     Rp. 1. 000.000,-
Jml Rp. 1.100.000,-

Jika dalam SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak (PPh pasal-29), maka kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga 2% se bln sejak tgl paling akhir pembayaran (25 Maret), (Ps-9 ayat (2a) UU KUP.

Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai

dengan batas waktu yangditentukan, dikenakan sanksi

administrasi berupa denda :
1.  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;
2.  SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;
3.  SPT Masa PPN Rp 500 ribu;

4.     SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) 
sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

Wajib Pajak yg alpa tidak menyampaikan SPT /menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang  perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1.       Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan  dengan benar, lengkap,& jelas.

2.       Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditandatangani oleh WajibPajak/Pengurus/Direksi /Kuasa Wajib Pajak.  SPT yang ditandatangani oleh Kuasa WajibPajak harus dilampiri dengan  Surat Kuasa Khusus.

3.       SPT Masa PPh Pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani / tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, Peraturan Menteri             Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jenderal  Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.

4.       PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.

5.       Pembayaran/penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo  Pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan  dihitung penuh 1 (satu)bulan.

6.        SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang  ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

 

Soal

1.      Sebutkan kewajiban WP pada akhir th pajak berkaitan dengan penghasilan ? (3)

2.      Formulir apa saja yang digunakan untuk WP untuk menghitung dan melaporkan PPh, dibuat rangkap berapa ?

3.      Formulir apa saja yang digunakan untuk WP untuk menyetorkan PPh, dibuat rangkap berapa ?

4.      Kemana WP menyetorkan pajak penghasilan ?

5.      Kapan paling lambat WP Op menyampaikan SPT PPH tahunan ke KPP?

6.      Kapan paling lambat WP Badan menyampaikan SPT PPH tahunan ke KPP?

7.      Apa sangsi bagi WP Op tidak menyetorkan SPT tahunan?

8.      Apa sangsi bagi WP Badan tidak menyetorkan SPT Tahunan?

9.      Diketahui jumlah terutang WP tahun 2010 Rp 5.000.000,00 angsuran pajak (Pph 25) th 2010 Rp 3.600.000,00 Hitung pph kurang/lebih bayar th 2010!

10.  Diketahui besarnya PKP Tn Santosa th 2010 Rp 76.500.000,00, hitung besarnya PPh terutang th 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s