Materi PPN

 SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn-BM)

A.    Pengertian PPN dan PPn BM

1.     PPN

a.       PPN adalah pajak tidak langsung

PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas “konsumsi barang atau jasa” (General Indirect Tax on Consumption).

b.      PPN sebagai pajak objektif

Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.

c.       PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam  negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam  negeri, PPN hanya dikenakan atas Konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

2.      PPn-BM

PPn-BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPn-BM dikenakan atas:

a.    Penyerahan BKPTM yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKPTM tersebut di dalam

      Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b.  Impor BKPTM oleh siapapun PPn-BM hanya dikenakan satu kali, yaitu

     pada waktu penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang

     tergolong mewah (BKPTM atau impor BKPTM.

               Prinsip pemungutannya hanya satu kali, yaitu pada saat:

a.       Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKPTM

b.      Impor BKPTM

B.     Objek Pajak Dan Subyek Pajak Pertambahan Nilai

1.                Objek Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan tas hal-hal sebagai berikut:

a.       Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b.      Impor Barang Kena Pajak;

c.       Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d.      Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e.       Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

f.       Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

g.      Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak

h.      Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN

a.       barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:

1)      minyak mentah.

2)      Gas bumi  

3)      Panas bumi.

4)      Pasir dan kerikil

5)      Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara .

6)      bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

7)      Barang hasil pertambangan dan pengeboran  lainya yang diambil langsung dari sumbernya.

b.      Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu sebagai berikut:

1)      Segala jenis beras dan gabah, seperti berats putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan puth dalam bentuk:

a)      Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih;

b)      Digiling

c)      Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak,; beras pecah;

d)     Menir (groats) dari beras

2)      Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau  popcorn (jagung brondong), dalam bentuk:

a)      Jagung yang telah dikupas maupun belum/jagung tongkol dan biji jagung/jagung pipilan;

b)      Menir (groats)/beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.

3)      Sagu, dalam bentuk:

a)      Empulur sagu

b)      Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu

4)      Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh.

5)      Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium termasuk:

a.       Garam meja;

b.      Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kg atau lebih, dengan kadar Na CL 94,7 % (dry basis)

c.       Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.

Barang-barang tersebut meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.

d.      Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Jenis Jasa yang  tidak kena PPN

a.       Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

1)      Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

2)      Jasa dokter hewan.

3)      Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.

4)      Jasa kebidanan dan dukun bayi.

5)      Jasa paramedis dan perawat.

6)      Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

b.      Jasa pelayanan sosial, meliputi:

1)      Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.

2)      Jasa pemadam kebakaran.

3)      Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.

4)      Jasa lembaga rehabilitasi.

5)      jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.

6)      jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

c.       jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.

 

 

 

2.      Subyek Pajak

a.       Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

b.      Pengusaha kena pajak

Pengusaha adalah pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

c.       Pengusaha kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan:

1)      BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 240.000.000,00

2)      JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 120.000.000,00

d.      Hubungan istimewa

Berdasarkan pasal 2 UU PPN 1984, hubungan istimewa dapat terjadi, karena:

1)      Penyertaan

a)  Pengusaha yang mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih dari pada pengusaha lain.

b)      Hubungan antar digabung pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.

c)   Hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dipegang oleh satu       pengusaha.

2)      Penguasaan manajemen

Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

3)      Hubungan kekeluargaan

a)      Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.

b)      Sedarah lurus satu derajat: ayah, ibu dan anak.

c)      Sedarah ke samping satu derajat: kakak dan adik

d)     Semenda lurus satu derajat: mertua dan anak tiri

e)      Semenda ke samping satu derajat: ipar

f)       Hubungan antara suami istri jika ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

3.      Tarif dan Dasar pengenaan PPN dan PPn-BM

a.       Tarif pajak

1)      Tarif Pajak Pertambahan Nilai

a)      Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%

b)      Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%

c)      Dengan PP, tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

2)      Tarif PPn-BM

a.       Tariff PPn-BM ditetapkan dengan PP (sesuai dengan kelompok BKP), serendah-rendahnya 10% setinggi-tingginya 50%.

b.      Tarif PPn-BM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40% 50% dan 75%

c.       Untuk ekspor BKPTM dikenakan tarif 0%

d.      PPn BM yang telah dibayar atas perolehan BKPTM yang diekspor dapat diminta kembali (restitusi)

3)      Dasar pengenaan PPN dan PPn-BM

a)      Harga jual

b)      Nilai penggantian

c)      Nilai impor

d)     Nilai ekspor

4.      Tata cara menghitung PPN dan PPn-BM

a.       Cara menghitung PPN

PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif pajak

Contoh 1.

PKP “A” menjual tunai BKP  kepada PKP “B” dengan harga jual sebesar Rp 50.000.000,00

PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

PPN sebesar Rp 5.000.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh PKP “A” sedangkan bagi PKP “B”, PPN tersebut merupakan pajak masukan.

Contoh 2.

Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar Rp 150.000.000,00

PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai

10% x Rp 150.000.000,00 = Rp 15.000.000,00

b.      Cara menghitung PPn-BM

PPn-BM = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif pajak

Selama bulan Agustus 2009 terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

1)      Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan seharga                    Rp 100.000.000,00

Pajak masukan yang harus dibayar melalui pabrikan tersebut adalah:

10% x Rp 100.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

2)      Penjualan hasil produksi seharga Rp 60.000.000,00

Pajak keluaran yang harus dipungut adalah

10% x Rp 60.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

PPN yang lebih dibayar dalam masa pajak yang bersangkutan adalah Rp 10.000.000,00 – Rp 6.000.000,00 = Rp 4.000.000,00

Kelebihan tersebut dapat dikompensasi dengan  pajak terutang masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi).

5.      Tata cara pengisian SPT masa PPN

SPT Masa merupakan laporan bulanan yang disampaikan oleh PKP, mengenai perhitungan:

a.       Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP.

b.      Pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP

c.       Penyetoran pajak atau kompensasi.

Berikut merupakan contoh tata cara pengisian SPT Masa PPN.

Contoh pengisian SPT Masa PPN bagi pengusaha kena pajak (PKP) tertentu industri rekaman suara.

PKP yang menjalankan usaha dalam bidang usaha industri rekaman suara. Produk rekaman suara dikategorikan sebagai berikut:

a.       Rekaman suara di atas pita kaset dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu jenis A, jenis B, dan jenis C. DPP untuk masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut:

1)      Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis A, sehingga jumlah PPN yang terutang adalah Rp 800,00 (delapan ratus rupiah)

2)      Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis B, sehingga jumlah PPN yang terutang adalah Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).

3)      Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk penyerahan kaset isi jenis C, sehingga jumlah PPN yang terutang adalah Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

b.      Rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu CD 1 dan CD 2. DPP untuk masing-masing jenis tersebut sebagai berikut:

1)      Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk penyerahan compact disc jenis 1 sehingga PPN yang terutang adalah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per  copy compact disc.

2)      Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), untuk penyerahan compact disc jenis CD 2 sehingga jumlah PPN yang terutang adalah Rp 4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) per  copy compact disc.

c.       Rekaman lagu beserta tayangan gambar di atas disc untuk jenis video compact disc karaoke (VCD.K) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu jenis VCD.K.1, jenis VCD.K.2, dan jenis VCD.K.Ekonomis. DPP untuk masing-masing jenis tersebut sebagai berikut:

1)      Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) untuk penyerahan jenis VCD.K.1 sehingga jumlah PPN yang terutang adalah Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kopy video compact disc karaoke;

2)      Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penyerahan jenis VCD.K.2 sehingga jumlah PPN yang terutang adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kopy video compact disc karaoke;

3)      Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk penyerahan jenis VCD.K.1 sehingga jumlah PPN yang terutang adalah Rp 1.000,00 (seribu  rupiah) per kopy video compact disc karaoke;

Bulan Maret 2008 PKP “M” menebus sticker kaset jenis A sebanyak 100 ribu keping senilai Rp 80.000.000,00 dengan mengunakan faktur pajak masukan senilai Rp 50.000.000,00 dan dengan setoran tunai (SSP) senilai Rp 30.000.000,00

Pajak masukan yang diterima pada bulan Pebruari 2008 adalah sebagai berikut:

1)      Pembayaran biaya rekam kaset kosong senilai Rp 35 juta (untuk menebus sticker);

2)      Pencetakan label senilai Rp 5.000.000,00 (untuk menebus sticker);

3)      Pembayaran iklan Rp 10.000.000,00 (untuk menebus sticker)

4)      Sewa gedung Rp 6.000.000,00 (dikreditkan)

Penyerahan kaset ini dalam bulan Maret 2008 senilai Rp 500.000.000,00 tidak ada kompensasi kelebihan PPN pada Masa Pajak Pebruari 2008.

Pengisian SPT Masa Pajak Maret 2008 adalah sebagai berikut:

Lampiran 1 – Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (Formulir 1108 A)

Butir II Penyerahan Dalam Negeru dengan Faktur Pajak

1)      Kolom DPP (Rupiah) diisi Rp 800.000.000,00 (penyerahan Rp 500.000.000,00 tidak diperhatikan)

2)      Kolom PPN (rupiah) diisi Rp 80.000.000,00

Butir IV penyerahan yang PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri, kolom DPP (Rupiah) disisi dengan Rp 80.000.000,00

Lampiran 2 – Daftar Pajak Masukan dan PPn BM (formulir 1108 B)

Butir I Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan PPn BM

Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM perolehan BKP/JKP dari dalam negeri.

Kolom DPP (Rupiah) dan PPN (Rupiah) diisi dengan nilai sebagai berikut:

1)      Pembayaran  biaya rekam kaset kosong, yaitu DPP Rp 50.000.000,00 dan PPN Rp 5.000.000,00

2)      Pencetakan label yaitu DPP Rp 50.000.000,00 dan PPN Rp 5.000.000,00

3)      Pembayaran iklan yaitu DPP Rp 100.000.000,00 dan PPN Rp 10.000.000,00;

4)      Sewa gedung yaitu DPP Rp 60.000.000,00 dan PPN Rp 6.000.000,00

Item jumlah diisi dengan DPP sebesar Rp 560.000.000,00 (Rp 350.000.000,00 + Rp 50.000.000,00 + Rp 60.000.000,00) dan PPN sebesar Rp 56.000.000,00

Jumlah (I.1.A + I.1.B), kolom DPP diisi dengan Rp 560.000.000,00 dan kolom PPN diisi dengan Rp 56.000.000,00

Catatan

Pajak masukan dalam contoh ini merupakan pajak masukan yang perolehannya dilakukan dalam masa pajak yang tidak sama. Pengisian di lampiran 2 masih diperbolehkan karena belum melewati batas waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Induk SPT Masa PPN (formulir 1108)

Butir II penghitungan PPN kurang bayar/lebih bayar

a.       Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, diisi Rp 80.000.000,00

b.      PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang samadiisi Rp 30.000.000,00

c.       Pajak masukan yang dapat diperhitungkan, diisi Rp 56.000.000,00

d.      PPN yang kurang atau (lebih) dibayar, diisi lebih bayar Rp 6.000.000,00 (Rp 80.000.000,00 – Rp 30.000.000,00 – Rp 56.000.000,00)

6.      Cara menyampaikan SPT Masa

a.       Batas waktu penyetoran

PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu masa pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b.      Tempat pengambilan SPT Masa PPN

1)      Kantor Pelayanan Pajak

2)      Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

3)      Tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak

c.       Tempat penyampaian SPT Masa PPN

1)      Kantor Pelayanan Pajak di tempat pengusaha  dikukuhkan sebagai PKP, atau

2)      Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat

d.      Cara penyampaian SPT Masa PPN

1)   Disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP/Kantor Penyuluhan Pajak setempat, PKP akan menerima catatan tanda terima pada lembar kedua SPT Masa PPN

2)     Disampaikan melalui kantor pos secara tercatat dan tanggal cap pos dari kantor pos penerima SPT berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT Masa PPN.

IKHTISAR MATERI

1.      PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas “konsumsi barang atau jasa (general indirect tax on consumption).

2.      Obyek pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas hal-hal sebagai berikut:

a.       Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusah

b.      Impor Barang Kena Pajak;

c.       Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d.      Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e.       Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

f.       Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

g.      Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak

h.      Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak

3.      Tarif pajak

a.       Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1)      Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%

2)      Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%

3)      Dengan PP, tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setingi-tingginya 15%

b.      Tarif PPn BM

1)      Tarif PPn-BM ditetapkan dengan PP (sesuai dengan kelompok BKP), serendah-rendahnya 10% setinggi-tingginya 50%

2)      Tarif PPn-BM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75%

3)      Untuk ekspor BKPTM dikenakan tarif 0%

4)      PPn-BM yang telah dibayar atas perolehan BKPTM yang diekspor dapat diminta kembali (restitusi)

4.      SPT Masa merupakan laporan bulanan yang disampaikan oleh PKP, mengenai perhitungan

a.       Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP

b.      Pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP

c.       Penyetoran pajak atau kompensasi

5.      Cara penyampaian SPT Masa PPN

a.       Disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP/Kantor Penyuluhan Pajak setempat, PKP akan menerima catatan tanda terima pada lembar kedua SPT Masa PPN

b.      Disampaikan melalui kantor pos secara tercatat dan tanggal cap pos dari kantor pos penerima SPT berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT Masa PPN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s